Pemerintah mulai gerah dengan kinerja PSSI. Terakhir, Menpora Andi Mallarangeng menghentikan fasilitas dana untuk Tim Nasional Indonesia. PSSI di bawah kepemimpinan Djohar Arifin Husin mulai merasakan hal yang dialami rezim Nurdin Halid.
Menyusul kekalahan memalukan Indonesia 0-10 dari Bahrain pada Pra Piala Dunia 2014, 29 Februari lalu, Menpora mengutarakan kekecewaannya. Pasalnya, itu adalah kekalahan terburuk sepanjang sejarah Indonesia sejak dikalahkan Denmark di Copenhagen 0-9 pada 3 September 1974.
Menpora menilai kekalahan ini adalah buntut dari sikap diskriminatif PSSI yang melarang para pemain dari kompetisi Indonesia Super League (ISL) tampil membela Timnas. Padahal, tidak bisa dipungkiri, hampir seluruh pemain senior dan terbaik Indonesia tampil di kompetisi ISL.
Menpora kemudian memutuskan untuk sementara menghentikan fasilitas dana Timnas, selama PSSI melakukan tindakan diskriminatif. Dana untuk Timnas akan kembali dikucurkan jika PSSI tidak diskriminatif dalam pemilihan pemain.
"Bagaimana pemerintah mau mendukung sebuah tim yang kita tahu hanya berasal dari satu kompetisi saja. Hasilnya, Timnasnya tidak terbaik. Hasilnya yang seperti di Bahrain itu. Penghentian dana dilakukan saat diskriminatif dilakukan, dan akan kembali dikucurkan sampai Timnas kembali diperkuat pemain terbaik Indonesia," tegas Menpora.
Pernyataan Menpora tersebut muncul hampir bersamaan dengan respon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kekalahan dari Bahrain. Dalam pernyataannya, SBY meminta PSSI melakukan introspeksi dan segera mengakhiri kekisruhan sepakbola nasional.
Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, merespon positif permintaan Presiden. Namun, soal pernyataan Menpora, Djohar tidak gentar. Mantan Sekjen KONI dan Staf Ahli Menpora tersebut justru menegaskan, "Nanti negara yang rugi. Bukan PSSI."
Program Timnas Terancam
Keputusan Menpora untuk menghentikan sementara fasilitas dana Timnas tentunya akan mengganggu ambisi PSSI. Sebelumnya Djohar telah menegaskan PSSI butuh anggaran hingga Rp900 miliar untuk program kerja empat tahun ke depan.
Alokasi dana tersebut difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana sepakbola, khususnya untuk keperluan Timnas Indonesia. Selain itu Djohar menegaskan PSSI membutuhkan kantor baru untuk bekerja.
"Kantor baru nantinya diharapkan berada dalam sebuah komplek yang lengkap dengan lapangan sepak bola dan futsal. Termasuk, adanya kolam renang dan fitnes. Sedangkan lokasinya, kami usahakan untuk tidak jauh dari pusat Kota, yakni di Bekasi, Bogor atau Tangerang," ujar Djohar saat itu.
PSSI sendiri tahun ini telah mengajukan dana Rp40 miliar ke pemerintah. Dana tersebut untuk membiayai berbagai kegiatan Timnas mulai dari level U-15, U-17, U-19, U-21, U-23 hingga senior, begitu pula Timnas futsal.
Sebelumnya pihak PSSI memperkirakan dana tersebut akan turun bulan ini, Maret 2012, namun dana tersebut dipastikan tidak akan turun hingga PSSI mengubah sikapnya yang diskriminatif.
Mirip Rezim Nurdin
Keputusan Menpora untuk menghentikan sementara fasilitas dana untuk Timnas mengingatkan kita dengan PSSI era Nurdin Halid. Saat masih memimpin PSSI, Nurdin sempat mendapat perlakuan yang sama dari Menpora Andi Mallarangeng.
Saat itu, Menpora juga mencabut fasilitas PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin, baik fasilitas kantor yang bertempat di Gelora Bung Karno, Senayan, ataupun fasilitas dana. PSSI era Nurdin mengajukan dana Rp25 miliar untuk program Timnas selama 2011, namun akhirnya dihentikan.
Menpora memutuskan menghentikan fasilitas ke PSSI era Nurdin ketika mereka gagal menggelar Kongres untuk membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan di Pekanbaru, Riau, 27 Maret 2011.
Saat itu Kongres berlangsung ricuh setelah PSSI terkesan menghalang-halangi peserta Kongres yang tergabung dalam Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) atau yang lebih dikenal Kelompok 78.
PSSI Melunak
Pernyataan Presiden SBY dan keputusan Menpora menghentikan sementara fasilitas dana Timnas, langsung direspon positif oleh pihak PSSI. Melalui Penanggung Jawab Timnas, Bernhard Limbong, PSSI menegaskan akan segera berembuk dengan klub-klub ISL untuk menyelesaikan dualisme kompetisi.
"Kami melanjutkan pernyataan dari Presiden. Kami akan mengajak berembuk klub-klub ISL. Paling lambat kami akan bertemu empat hari sebelum 14 Maret," tegas Limbong dalam jumpa pers di kantor PSSI, Selasa 6 Maret 2012.
Selain mengajak berembuk, Limbong juga mengatakan PSSI berencana mengundang klub-klub ISL menghadiri Kongres Tahunan PSSI di Palangkaraya, 18 Maret mendatang. "Kami juga akan mengudang mereka dalam Kongres nanti. Bisa sebagai voters, observer, atau tidak kedua-duanya," papar Limbong.
Pernyataan Limbong ini menunjukkan bahwa PSSI mulai melunak. Karena, sebelumnya PSSI telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada tim-tim yang berlaga di ISL. Deputi Sekjen Bidang Kompetisi, Saleh Ismail Mukadar, juga sempat menegaskan klub-klub ISL sudah kehilangan hak untuk ikut ambil bagian pada Kongres Tahunan nanti.
"Tapi, untuk rekonsiliasi apapun harus bisa dilakukan. Pokoknya, kami harus bersatu," kilah Limbong.(Irb)
